ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2011

 

Paradigma

Administrasi Negara

 

 

  1. 1.      Pengertian Paradigma

Kata paradigma sendiri berasal dari abad pertengahan di Inggris yang merupakan kata serapan dari bahasa Latin ditahun 1483 yaitu paradigma yang berarti suatu model atau pola, kemudian dari bahasa Yunani paradeigma (para+deiknunai) yang berarti untuk “membandingkan”, “bersebelahan” ( para ) dan memperlihatkan ( deik ).

Secara umum pengertian paradigma adalah seperangkat kepercayaan atau keyakinan dasar yang menuntun seseorang dalam bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Berikut definisi paradigma menurut para ahli :

  1. Thomas Khun

Dalam karyanya “The Structure of Scientific Revolution” (Chicago: The Univesity of Chicago Prerss, 1970). Paradigma di sini diartikan Khun sebagai kerangka referensi atau pandangan dunia yang menjadi dasar keyakinan atau pijakan suatu teori.

  1. Patton (1975)

Pengertian paradigma hampir sama dengan Khun, yaitu sebagai “a world view, a general perspective, a way of breaking down of the complexity of the real world” (suatu pandangan dunia, suatu cara pandang umum, atau suatu cara untuk menguraikan kompleksitas dunia nyata).

  1. Robert Friedrichs (1970)

Mempertegas definisi tersebut sebagai suatu pandangan yang mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari.

  1. George Ritzer (1980)

Menyatakan paradigma sebagai pandangan yang mendasar dari para ilmuan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh salah satu cabang/disiplin ilmu pengetahuan.

 

  1. Mustopaadidjaja (2001)

Paradigma sebagai “teori dasar“ atau cara pandang fundamental, di landasi nilai-nilai tertentu, berisikan teori  pokok, konsep, metodologi atau cara pendekatan yang dapat dipergunakan para teoritisasi dan praktisi dalam menanggapi suatu permasalahan baik dalam kaitan pengembangan ilmu maupun dalam upaya pemecahan permasalahan agi kemajuan hidup dan kehidupan manusia.

Jadi, paradigma adalah kumpulan tata nilai yang membentuk pola pikir seseorang sebagai titik tolak pandangannya sehingga akan membentuk citra subyektif seseorang mengenai realita dan akhirnya akan menentukan bagaimana seseorang menanggapi realita itu.

 

 

 

 

  1. 2.    Perbedaan mendasar antara Administrasi Nrgara Lama  dan Administrasi Negara Baru

Administrasi Negara Lama merupakan awal perkembangan study administrasi negara, dengan tokoh Wodrow Wilson yang terkenal dengan konsepnya yaitu Dikotomi Politik Administrasi. Proses pembuatan kebijakan adalah proses politik sedangkan pelaksanaan kebijakan adalah proses administrasi.

Istilah publik dalam Administrasi Negara Lama diartikan sebagai negara sehinggga membuat administrasi negara terfokus pada organisasi dan manajemen internal dari aktifitas-aktifitas pemerintah, seperti anggaran negara, manajemen kepegawaian, dan pelayanan jasa.

Perkembangan paradigma administrasi Negara lama:

1)      Paradigma 1: Dikotomi Politik dan Administrasi

2)      Paradigma 2: Prinsip – Prinsip Administrasi

3)      Paradigma 3: Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik

4)      Paradigma 4: Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi

5)      Paradigma 5: Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara

Administrasi Negara Baru muncul pada tahun 1970-an, Konsep ini merupakan kritik terhadap konsep paradigma administrasi negara lama. Pada dasarnya administrasi publik baru itu ingin mengetengahkan bahwa administrasi tidak boleh bebas nilai dan harus menghayati, memperhatikan, serta mengatasi masalah-masalah sosial yang mencerminkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Frederickson (1971), seorang pelopor gerakan ini lebih tegas lagi menyatakan bahwa administrasi publik harus memasukkan aspek pemerataan dan keadilan sosial (social equity) ke dalam konsep administrasi. Ia bahkan menegaskan bahwa administrasi tidak dapat netral. Dengan begitu, 3 administrasi publik harus mengubah pola pikir yang selama ini menghambat terciptanya keadilan sosial. Kehadiran gagasan-gagasan baru itu menggambarkan lahirnya paradigma baru dalam ilmu administrasi. Berikut perbedaan yang digambarkan dalam tabel  di bawah ini :

Tabel 1 : Perbedaaan Administrasi Negara Lama dan Administrasi Negara Baru

 

Pengertian

Administrasi Negara Lama

Administrasi Negara Baru

Publik Diartikan sebagai government atau negara
  • Pemerintah atau negara hanya salah satu aspek penting dari publik
  • Publik berati keseluruhan sarana atau aktor kelembagaan yang terlibat atau menjalankan fungsi publik.
Administrasi

Publik

Menggambarkan manajemen urusan publik atau aspek implementasi dair hukum-hukum negara atau kebijakan publik. Administrasi dan implementasi merupakan keseluruhan aspek dari bentuk-bentuk atau manifestasi aktifitas publik yang bersifat kolektif.
Fokus
  • Organisasi dan manajemen internal atau aktifitas-aktifitas pemerintah
  • Eksekutif atau administrasi pemerintahan di tingkat pusat samapai daerah.
  • Memperkuat lembaga administrasi negara (big bureaucrasy)
  • Hirarki dan spesialis
  • Penetapan manajemen ilmiah/prinsip-prinsip
  • Pemisahan politik dan administrasi
    • Orientasi eksternal
    • Pola-pola organisasi manusia seperti nilai-nilai kelompok dan organisasi dan bagaimana nilai-nilai itu diekspresikan.
    • Bagaimana fungsi-fungsi yang dijalankan oleh organisasi sukarela, organisasi non-profit, organisasi bisnis, dan organisasi pemerintah.
    • Bagaimana interaksi antara organisasi pemerintah, organisasi non-pemerintah dan organisasi bisnis.
    • Bagaimana lembaga pemerintah membentuk kemitraan dengan aktor-aktor non-pemerintah.
Nilai
  • Efisiensi
  • Ekonomi
  • Efektifitas
    • Keadilan
    • Transparansi
    • Responsivitas
    • Akuntabilitas publik
    • Partisipasi
Relasi Organisasi Atasan dan bawahan (hirarki formal)
  • Principal dan agent (kontraktual)
  • Meliputi juga “shadow bureaucrasy”
  • Pemerintah sebagai supervisor dan fasilitator
Struktur
  • Birokratis
  • Mekanisme komando dan kontrol
  • Non birokratis
  • Network
  • Desentralisasi
  • Tawar-menawar (bargaining) dan persuasi
Hakekat Manusia Makhluk yang mekanistik
  • Makhluk rasional yang bisa melakukan “rational choice”
  • Individu cenderung mengutamakan kepentingan pribadinya karena itu lebih suka berada di bawah sistem pasar bebas

Sumber : George Frederickson, The Spirit of Public Administration, Jossey-Bass Publishers, San Fransisco. 1997.

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. 3.   Perbedaan New Public Management dan New Public Service

New Public Management mengacu kepada sekelompok ide dan praktik kontemporer untuk menggunakan pendekatan-pendekatan dalam sektor privat (bisnis) pada organisasi sektor publik. New Public Management adalah suatu gerakan yang mencoba menanamkan prinsip-prinsip organisasi sektor privat ke dalam organisasi pemerintah. New Public Management sering diasosiasikan juga dengan managerialism (Pollitt), market-based public administration (Land dan Rosenbloom), post-bureaucratic paradigm (Barzelay) dan entrepreneurial government (Osborne dan Gaebler).

New Public Service merupakan pola terbaru era ini dalam mereformasi kinerja birokrasi. New Public Service adalah salah satu sistem yang berusaha memperbaiki kinerja birokrasi dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam memperbaiki kinerja birokrasi. Dalam sistem New Public Service, ditawarkan sebuah perubahan yang sangat signifikan dalam proses memformulasikan dan mengimplemantasikan kebijakan pemerintah berkaitan dengan pelayanan terhadap publik. Jika dalam sistem-sistem lain proses perumusan kebijakan hanya melibatkan pemerintah dan swasta maka dalam New Public Service sebaliknya. Dalam New Public Service dominasi pemerintah yang sangat besar dalam penentuan sebuah kebijakan dilepaskan dan pemerintah mulai terbuka terhadap partisipasi banyak individu, kelompok dan berbagai institusi yang berada di luar pemerintah.

Dilihat dari berbagai aspek, menurut Denhardt dan Denhardt paradigma New Public Management memiliki perbedaan karakteristik dengan New Public Service. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2 : Perbedaan New Public Management dan New Public Service

Aspek

New Public Management

New Public Service

Dasar teoritis dan

fondasi epistimologi

Teori ekonomi Teori demokrasi
Rasionalitas dan model perilaku Manusia Teknis dan rasionalitas ekonomi (economic man) Rasionalitas strategis atau rasionaitas formal (politik, ekonomi dan organisasi)
Konsep

kepentingan publik

Kepentingan publik mewakili agregasi kepentingan individu Kepentingan publik

adalah hasil dialog

berbagai nilai

Responsivitas

birokrasi publik

Customer Citizen’s
Peran pemerintah Steering Serving
Pencapaian tujuan Organisasi privat dan nonprofit Koalisi antarorganisasi publik, nonprofit dan privat
Akuntabilitas Bekerja sesuai dengan kehendak pasar (keinginan pelanggan) Multiaspek: akuntabilitas

hukum, nilai-nilai, komunitas, norma politik, standar profesional

Diskresi administrasi Diskresi diberikan secara luas Diskresi dibutuhkan tetapi dibatasi dan bertanggung-jawab
Struktur organisasi Desentralisasi organisasi dengan kontrol utama berada pada para agen Struktur kolaboratif dengan kepemilikan yang berbagi secara internal dan eksternal
Asumsi terhadap

motivasi pegawai

dan administrator

Semangat entrepreneur Pelayanan publik dengan

keinginan melayani

masyarakat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daftar Pustaka :

Sumber Buku :

  • Dra. Sri Yuliani, M.Si, Pengantar Ilmu Administrasi Negara, jurusan Ilmu Administrasi FISIP Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2004

Sumber Internet di akses pada tanggal 6 November 2011 :

About these ads